Ribuan Honorer Pemkab Kotabaru Tidak Jadi Dihapus

GEMA, PULAULAUT - Pasca pemberitahuan bahwa tenaga honorer di seluruh Indonesia akan dihapuskan oleh Kementerian membuat semua pihak gelisah tidak terkecuali Pemkab Kotabaru pasalnya akan terjadi pengangguran besar besaran di daerah yang berjuluk Bumi Saijaan itu.

Saat ini Pemkab Kotabaru memiliki sekitar 1.162 Tenaga Non PNS (Honorer) yang bekerja membantu para PNS menjalankan roda pemerintahan dan kalau sampai itu terjadi tentu selain adanya pengangguran juga akan mengganggu jalannya roda pemerintahan.

Menanggapi aturan dari Kementrian itu, Pemerintah Daerah melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ( BKPSDM) langsung melakukan koordinasi ke Kementrian dan hasilnya dikembalikan lagi sesuai kebutuhan di daerah.

Hal tersebut disampaikan Bupati Kotabaru H Sayed saat melakukan rekomendasi perpanjangan kontrak dan arahan kepada ribuan Tenaga Non PNS, Rabu (19/2/2020) di Operation Room Setda.

Ia, pun, mengatakan bahwa keterlambatan perpanjangan kontrak ini bukan keinginan dari pemerintah daerah akan tetapi karena adanya aturan dari Kementrian bahwa semua tenaga honorer di Indonesia akan dihapuskan.

"Ya, kita tidak bisa langsung mengambil keputusan karena masalah kemanusiaan, sebab ribuan TNP ini tenaganya masih kita butuhkan dan siapa yang akan menampung mereka," ungkap bupati.

Lebih luas dijelaskannya, agar para TNP bisa disiplin dalam bekerja, meningkatkan kualitas kerja dan membantu para atasannya dalam bekerja karena sekarang sudah era digitalisasi jadi jangan sampai ketinggalan khususnya bidang pelayanan berikanlah pelayanan yang baik dan maksimal kepada masyarakat.

Nampak terlihat pancaran kebahagian diwajah ribuan TNP Pemkab Kotabaru sebab mereka bisa kembali bekerja seperti biasanya yang mana sebelumnya setelah adanya informasi penghapusan terhadap tenaga honorer di Indonesia membuat mereka gelisah dan gusar namun kini mereka bisa tersenyum.










- Penulis : Fadjeriansyah - Editor : Rian - Sumber : Gema Saijaan Online

Baca Selengkapnya >>

PDAM Kotabaru Lakukan Sosialisasi Pendistribusian Air Melalui Radio

GEMA, PULAULAUT - Banyaknya pertanyaan yang ingin diketahui oleh masyarakat terkait pengelolaan dan pendistribusian air bersih oleh Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kotabaru, maka pihak PDAM melakukan sosialisasi melalui media Radio Gema Saijaan 102 Fm agar masyarakat khususnya pelanggang bisa mengetahuinya.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Humas PDAM Kotabaru Syarwani dalam acara Hallo Kotabaru yang dipandu H Kisra Syarwansyah selama satu jam, Rabu, (19/2/2020).

Ditanya masalah keluh kesah dari masyarakat terkait pendistribusian air bersih PDAM, Syarwani menjawab dengan santai, ya, itu sudah menjadi resiko petugas akan tetapi kami tetap berusaha memberikan yang terbaik buat masyarakat dan sosialisasi ini selain di radio PDAM juga tiap harinya selalu mengupdate keadaan air baku melalui media Facebook pelanggang PDAM.

Hingga saat ini PDAM Kotabaru terus berbenah untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggang dengan mengoptimalkan embung ataupun penampungan yang dimiliki untuk bisa mendistribusikannya ke masyarakat luas.

Dipaparkan Syarwani, saat ini PDAM Kotabaru sudah melakukan survei dengan instansi terkait kebeberapa titik air baku yang nantinya mampu mengatasi kemarau yang tiap tahun dialami Kotabaru.

"Memang, ada program jangka pendek dan panjang yang akan dilakukan pihak PDAM untuk pengelolaan air dalam menangani kemarau salah satunya memperbanyak penampungan air baku yaitu di sungai Seratak dan Gunung Perak," ujarnya.

Lebih luas dijelaskannya, tahun ini anggaran pembangunan embung Seratak dan Gunung Perak harus dilakukan jangan ketinggalan lagi hingga bisa lelang dan tahun 2021 nanti sudah bisa selesai.

Untuk saat ini tambah Syarwani, revetalisasi embung gunung tirawan sudah masuk tahap lelang di provinsi sedangkan perluasan waduk Gunung Ulin tahun 2021 optimis akan di kerjakan.










- Penulis : Fadjeriansyah - Editor : Rian - Sumber : Gema Saijaan Online

Baca Selengkapnya >>

Pembangunan Desa dan Kerja Kades Akan Diawasi BPD

GEMA, SAMPANAHAN - Agar penggunaan dana desa yang diperuntukkan untuk kemajuan pembangunan di desa tepat sasaran dan tidak melenceng membuat Pemkab Kotabaru melakukan pelantikan terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di tiap kecamatan untuk mengawasinya.

Selain mengawasi pembangunan di desa dan kinerja Kepala Desa, anggota BPD juga harus menggali, menampung, menghimpun, meluruskan dan menyampaikan aspirasi masyarakat, hingga membahas dan menyampaikan peraturan desa, sebab mereka adalah perwakilan masyarakat yang lahir dari lembaga demokrasi pemerintah desa.

Hal itu disampaikan Bupati Kotabaru H Sayed Jafar saat melakukan pelantikan 25 anggota BPD periode 2020 - 2026, Senin (17/2/2020) di halaman SDN Rampa Manunggul Kecamatan Sampanahan.

"Kita ingin kepada anggota BPD yang sudah dilantik agar bekerja dengan sungguh sungguh dalam mengawasi pembangunan di desa agar sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat," ungkapnya.

Adapun anggota BPD Kecamatan Sampanahan yang dilantik yaitu, 5 orang dari Desa Sampanahan Hilir, 5 orang dari Desa Gunung Batu Besar, 5 orang dari Desa Banjarsari dan 5 orang lagi dari Desa Sukamaju. Sedangkan dari Kecamatan Kelumpang Utara yaitu, 5 orang dari Desa Sungai Hanyar.

Ditambahkan Kepala DPMD H Hariansnyah, kepada anggota BPD yang sudah dilantik nantinya agar bisa bersinergi dengan Kepala Desa untuk membangun dan meningkatkan desa setempat.

"Ya, kita berharap agar Manajemen kelola tata pemerintah desa harus lebih mementingkan pelayanan kepada masyarakat seperti yang sudah diarahkan bupati melalui Dinas PMD," kata Hari.

- Penulis : Fadjeriansyah - Editor : Rian - Sumber : Gema Saijaan Online

Baca Selengkapnya >>