Yayasan Tahfidz Saijaan Wisuda 261 Santri

GEMA, PULAULAUT - Rumah tahfidz Saijaan yang sudah berumur lima tahun kini melakukan pengukuhan dan wisuda ke VI terhadap 261 santri dan santriwati yang terdiri dari beberapa kecamatan yang ada di wilayah Kotabaru, Sabtu, (15/10/2016).

Dalam kesempatan tersebut nampak Sekretaris Daerah, Suriansyah bersama Ketua Umum Yayasan Tahfidz Saijaan, Irhami Ridjani serta penguruh rumah tahfizd saijaan memberikan penghargaan dan ucapan selamat kepad para santri di ruangan Mesjid Raya Khusnul Khatimah.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru, Suriansyah atas nama Pemerintah Kabupaten Kotabaru memberikan apresiasi terhadap Badan Tahfidz yang mencetak generasi muda beralaskan Al quran dan berakhlak mulia.

"Saya atas nama Pemerintah Daerah memberikan apresiasi yang setinggi tingginya kepada Rumah Tahfidz Saijaan yang mencetak generasi penghafal Alquran," tutur Suriansyah.

Kali ini rumah tahfidz saijaan dalam acara wisuda santri dan santriwati tahun 2016 mengusung tema "Mencetak Generasi Penghafal Alquran di Bumi Saijaan Kotabaru menjadi Khairul Umrah". Dan wisuda sendiri terbagi dari delapan kategori yaitu dari setengah juz sampai 12 juz.

Gerakan menghafal Al-Qur’an terus tumbuh di Indonesia. Saat ini semakin mudah melihat orang menghafal al-Qur`an. Mereka datang dari berbagai kalangan, mulai dari penyandang difabel, pegawai negeri, ibu rumah tangga, hingga pejabat. Usianya pun beragam, mulai dari balita, remaja, maupun manula belajar menghafal al-Qur`an.










- Penulis : Rudy - Editor : Rian - Sumber : Gema Saijaan Online

Baca Selengkapnya >>

Ratusan Narapidana Lapas Kotabaru Terpaksa Tidur Bergelantungan

GEMA, PULAULAUT - Ratusan warga binaan atau narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kotabaru, Kalimantan Selatan, terpaksa harus tidur dengan cara bergelantungan dengan menggunakan kain sarung.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kotabaru Bambang Triharjono di Kotabaru Jumat, mengatakan, sudah tidak ada ruang lagi untuk menampung anak binaan, karena semua ruangan yang ada sudah penuh diisi narapidana.

"Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kotabaru yang seyogyanya diisi hanya 180 orang, kini harus diisi 1.087 orang narapidana," katanya.

Narapidana sebanyak itu, lanjut Bambang ditempatkan di 11 blok, dan blok-blok yang digunakan menampung sebelumnya adalah ruang untuk petugas, ruang aula untuk pertemuan dan ruang-ruang yang peruntukkanya bukan untuk tempat narapidana.

Setiap ruangan yang berukuran kecil terpaksa diisi hingga puluhan, bahkan ratusan orang narapidana.

Kondisi yang paling sulit terjadi ketika malam hari waktu istirahat atau tidur, ruangan yang diisi hingga ratusan orang tersebut tidak cukup apabila narapidana tidur secara bersamaan di lantai.

Sebagian terpaksa harus membuat gelantungan dari kain sarung atau tapih dan empat sudut diikat dengan seutas tali ke besi teralis jendela.

Dinding-dinding penuh dipasang paku untuk cantolan pakaian untuk ganti, jerigen, atau gayung tempat sabun dan yang lainnya.

Udara di dalam ruangan terasa pengap, karena sirkulasi udara kurang lancar karena terhalang oleh kain sarung untuk tempat tidur bergelantungan dengan tidak memakai baju namun tetap memakai celana karena panas .

Kepala Lapas Kotabaru mengaku tidak bisa berbuat banyak dengan kondisi tersebut, selain tetap meminta Kementerian Hukum dan HAM segera membangun Lapas baru atau merehab Lapas yang ada.

Dikatakan, narapidana di Lapas Kotabaru berasal dari dua kabupaten, yakni, Kabupaten Kotabaru dan Kabupatehn Tanah Bumbu.

Narapidana dari Tanah Bumbu maupun dari Kotabaru sebagian besar atau sekitar 70 persen adalah kasus Narkoba.

Wakil Bupati Kotabaru Burhanuddin yang berkunjung ke blok-blok Lapas Kotabaru mengaku prihatin melihat kondisi yang sudah tidak layak tersebut.

Menurutnya, harus ada terobosan secepatnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kemenkum HAM maupun pemerintah daerah.









- Sumber : kalsel.antaranews.com

Baca Selengkapnya >>

Transfer Dau Untuk Kotabaru Cair Desember

GEMA, PULAULAUT -Legislatif Kabupaten Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, memastikan tranfer Dana Alokasi Umum (DAU) yang sempat ditunda Kementerian Keuangan diperkirakan akan cair Desember 2016.

Wakil Ketua DPRD Kotabaru M Arif usai mendampingi rombongan Komisi I dan Komisi II ke Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu menyampaikan hasil rapat konsultasinya tersebut salah satunya jadwal pencairan DAU pada akhir tahun ini.

"Kita harus bersabar, karena sekitar dua bulan lagi tepatnya Desember, pencairan DAU yang sempat tertunda sejak bulan kemarin sudah bisa dicairkan," kata M Arif.

Jadwal tersebut, menurutnya sedikit lebih cepat dari yang seharusnya yakni masuk ke tahun berikutnya, meski demikian perlu kerja keras pemerintah daerah untuk bisa menyiasati berkurangnya anggaran tersebut agar roda pembangunan tetap berjalan.

Pada bagian lain, terlepas adanya kepastian penundaan DAU itu berakhir, namun subtansi atas kebijakan tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja para pengampu kebijakan di daerah.

Sehubungan dengan hal itu, Legislatif mengingatkan kepada eksekutif melalui organisasi perangkat daerah agar memaksimalkan kinerja sehingga bisa mengoptimalkan serapan anggaran.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kotabaru Hj Alfisah sebagai evaluasi atas kinerja sejumlah SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dinilai belum maksimal, terlihat masih besarnya sisa lebih perihitungan anggaran (Silpa) dari tahun ke tahun.

"Jangan sampai terjadi lagi keterlambatan program kerja yang sudah dianggarkan namun hingga menjelang akhir tahun anggaran masih belum juga terlaksana," kata Alfisah.

Diungkapkannya, baik secara lisan maupun tertulis, legislatif berulang kali mengingatkan kepada eksekutif agar cepat-cepat pelaksanaan program sesuai dengan alokasi anggaran yang sudah ditetapkan, jangan sampai terulang akibat keterlambatan itu menyisakan silpa yang besar.

Kebijakan pemerintah pusat yang menunda pembayaran Dana Alokasi Umum (DAU) salah satunya mengetahui dari hasil analisa bahwa silpa yang tinggi dianggap keuangan daerah berlebih.

Padahal sebenarnya adanya silpa lebih disebabkan tidak terserapnya anggaran akibat keterlambatan program kerja yang dijalankan SKPD-SKPD dengan berbagai alasan teknis.

"Oleh sebab itu, kami sebagai mitra kerja sesuai dengan kewenangan baik dari penganggaran dan pengawasan, selalu berusaha mengingatkan kepada eksekutif agar memacu kinerja SKPD-SKPD," jelasnya.

Disinggung masih belum optimalnya serapan dana desa yang penganggarannya dari APBN, politisi Partai NasDem ini kembali mengingatkan agar pendampingan dan kontrol selalu dilakukan oleh pihak terkait.

Sementara itu, Pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor.125 tahun 2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum mempengaruhi laju pembangunan di Kabupaten Kotabaru.

Karena dengan diberlakukannya PMK.125/2016 maka DAU Kotabaru berkurang Rp497 miliar, hal itu mempengaruhi kemampuan keuangan daerah sehingga berdampak pada kelangsungan proses pembangunan secara luas di "Bumi Saijaan"











- Sumber : kalsel.antaranews.com

Baca Selengkapnya >>