GEMA, PULAUSEMBILAN - Operasional kapal yang melayani
warga di beberapa pulau berpenghuni di Kecamatan Pulau Sembilan ke ibu kota
kabupaten Kotabaru, bakal molor.Semula dijadwalkan pada 1 Januari 2016. Sebabnya, proses lelang telah selesai dan kapal yang melayani jalur pelayaran itu pun sudah pasti, yakni KM Sabuk Nusantara 55.
Kenyataan, datang pemberitahuan dari Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang memerintahkan untuk tidak melakukan kontrak terlebih dulu. Ketiadaan kapal, membuat warga kepulauan itu terancam terisolasi.
Kepala Kantor Administrator Pelabuhan (KSOP) Kotabaru, Sadeli M, saat dikonfirmasi, membenarkan belum bisa memastikan jadwal beroperasinya kapal negara KM Sabuk Nusantara 55.
Ia mengakui, beberapa waktu lalu pernah menargetkan kapal negara itu akan beroperasi dan melayani transportasi ke Pulau Sembilan paling lambat 1 Januari 2016. Apalagi lelang atau tender untuk kapal yang akan melayani, sudah dilaksanakan telah ada pemenangnya.
Pemenang lelang pun, sudah ada, ujarnya. Tinggal menunggu waktu karena masih masa sanggahan kalau ada yang melakukan sanggahan.
Namun belakangan, tambah Sadeli, pihaknya menerima instruksi Dirjen Perhubungan Laut yang meminta agar tidak melakukan kontrak terlebih dulu.
"Intruksi Dirjen, jangan melakukan kontrak dulu. Tentang sebabnya, kami tidak diberitahu. Kami cuma diberitahu akan ada petunjuk teknis yang nanti disampaikan," ucap Sadeli, Minggu (27/12).
Dengan adanya instruksi tersebut, Sadeli memastikan, rencana operasional kapal negara KM Sabut Nusantara 55 yang ditargetkan pada 1 Januari 2016 dianulir. “Ya jelas dianulir," tegas Adeli.
Menyikapi kekosongan transportasi tujuan Pulau Sembilan, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Kadishubkominfo) Kotabaru, Sugian Noor, mengatakan, secepatnya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
Prioritas pertama mencarikan solusi sebelum kapal negara resmi beroperasi dengan harapan agar masyarakat kepulauan tidak terancam terisolasi.
"Adpel juga harus mencarikan kapal pengganti yang bisa dioperasionalkan antara satu atau dua bulan sambil menunggu kapal negara beroperasi," ungkapnya.
Tetapi untuk mengambil kebijakan berupa pengoperasian kapal sementara, dirinya berharap tidak dipersoalkan pihak lain.
"Kebijakan kapal sementara, demi kepentingan masyarakat supaya mereka tidak terisolir. Jangan sampai nantinya yang mengambil kebijakan, malah dipidanakan," jelasnya.
Sebelumnya, ditambahkan Sugian, masyarakat bisa menggunakan kapal nelayan untuk transportasi. Dengan catatan, harus siap alat keselamatan seperti pelampung.
"Biasanya kapal nelayan punya alat keselamatan untuk mereka," kata Sugian.
Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis, mengingatkan kalau pihaknya tidak menghendaki terjadi kekosongan kapal yang dapat mengakibatkan rawan stok pangan dan obat-obatan seperti pernah terjadi beberapa waktu lalu.
Menurut Syairi, apabila peristiwa terulang dipastikan akan kembali menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.
“Seperti, menipisnya stok bahan makanan, obat dan lainnya, yang menjadi kebutuhan masyarakat kepulauan di sana,” tukasnya,
Oleh karena itu ia menegaskan, siap mendukung Dishub jika ada rencana menanyakan persoalan tersebut ke kementerian. Selain itu juga meminta pihak terkait, seperti Adpel, agar bekerja sama dengan pihak-pihak terkait lainnya.
"Harus ada tindakan untuk segera mengoperasikan . Jangan menunggu-nunggu lagi," tekannya.
- Sumber : Banjarmasinpost
`
