Kekosongan pejabat itu dikarenakan adanya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak beberapa waktu lalu sehingga pelantikan tertunda dan saat ini ada sembilan pimpinan tinggi pratama yang dilantik Bupati Kotabaru H Sayed Jafar di gedung Parisbarantai, Kamis (17/6/2021).
Sebelumnya para calon pejabat pimpinan tinggi pratama tersebut lebih dulu mengikuti lelang jabatan yang dilaksanakan pada bulan Oktober hingga Desember 2020 lalu.
Adapun sembilan Pejabat yang dilantik yaitu, Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat dijabat Kharil Fajri, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dijabat Risa Ahyani, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia dijabat H Minggu Basuki, Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dijabat Selamat Riyadi.
Dan Kepala Pelaksana Badan Penaggulangan Bencana Daerah dijabat Johanuddin, Kepala Dinas Kesehatan dijabat Suprapti Tri Astuti, Kepala Dinas Sosial dijabat Nurviza, Kepala Satpol PP dan Damkar dijabat Akhmad Rajuddinor, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijabat H Said Rizani Fakhrani.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kotabaru, H Minggu Basuki, memang JPT Pratama yang dilantik ini merupakan hasil dari seleksi pada bulan Oktober hingga Desember 2020 lalu.
"Ya, ini hasil seleksi tahun lalu karena selama ini jabatan itu hanya diisi oleh Plt dan tertundanya pelantikan ini disebabkan adanya pelaksanaan pilkada serentak sehingga baru sekarang bisa dilaksanakan dan sudah mendapat persetujuan dari mendagri" ucapnya.
Minggu Basuki memaparkan, nanti akan kembali dilaksanakan uji kompetensi bagi kepala SKPD dan seleksi terbuka untuk mengisi jabatan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
Pada kesempatan itu, Bupati Kotabaru H Sayed Jafar mengatakan, promosi jabatan ini bentuk penghargaan yang diberikan pemerintah kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah memenuhi berbagai persyaratan tertentu jadi jabatan itu bukanlah hak akan tetapi amanat dari pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
"Memang, pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik adalah ASN terpilih yang dinilai dari berbagai aspek dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan," ungkap bupati.
Ia, pun, berharap, agar para pejabat yang sudah dilantik bisa melaksanakan pelayanan publik dengan penuh integritas dan tanggung jawab dengan tranparan, inovatif agar target kinerja bisa tercapai sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan juga pelayanan masyarakat, dapat terlaksana dengan baik.
`
