Warga Kotabaru Kembali Krisis Air, Leding Dijatah Bergiliran

GEMA, PULAULAUT - Dapat dipastikan penderitaan masyarakat Kotabaru berlanjut. Kondisi kemarau kembali dirasakan, karena krisis air bersih kembali terjadi.

Sejak beberapa pekan Kotabaru tidak diguyur hujan, PDAM kembali memberlakukan pendistribusian air bersih secara bergilir.

Itu menyusul terus berkurangnya persedian air baku di waduk Gunung Ulin yang tersisa dua meter dari batas normal enam meter.

Dari 6.000 pelanggan, bahkan ada beberapa wilayah di antaranya sudah tidak lagi teraliri.

Hal itu diungkapkan Direktur PDAM Noor Ipansyah, penyebab krisis air bersih kembali terjadi selain curah hujan minim.

"Juga masih ada perambahan hutan dan pengambilan air baku tanpa izin, sehingga air dialiran sungai tidak bisa masuk ke waduk," katanya, Sabtu (9/1/2016).

Terkait persoalan ini, dipastikan tidak hanya masyarakat kemabli menyiapkan wadah penampungan air. Akan tetapi, mereka bersiap-siap untuk merogoh kocek untuk kebutuhan tersebut.

"Harus ada keseriusan Pemkab Kotabaru," ujarnya.









- Sumber : Banjarmasinpost

Baca Selengkapnya >>

Pasangan Iqbal-Sahiduddin Cabut Gugatan Di MK

GEMA, JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Muhammad Erpan, menyatakan, pengacara pasangan calon bupati dan wakil bupati H Muhammad Iqbal Yudianoor-H Sahiduddin mencabut gugatannya.

"Saat sidang digelar sekitar pukul 16.00 Wita, pengacara yang datang mewakili pasangan Muhammad Iqbal Yudiannoor dengan Sahiduddin langsung menyatakan mencabut gugatan," jelas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kotabaru, M Erpan, melalui telepon genggamnya, usai menghadiri persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan, usai mendengar pengacaranya mencabut gugatan, majelis hakim mengatakan, bahwa sikap yang dilakukan oleh pengacara pemohon patut dicontoh bagi kabupaten lain.

"Itu lebih indah," ujar Ketua KPU mengutif pernyataan majelis hakim di Mahkamah Konstitusi.

Erpan mengaku pihaknya tidak mengetahui secara pasti, apa alasan pengacara atau pemohon mencabut gugatannya tersebut. "Itu internal mereka, kami tidak mengetahui secara pasti," tambahnya.

Dikatakannya, sidang perdana gugatan perselisihan hasil penghitungan pemilihan suara kepala daerah oleh pasangan Iqbal-Sahiduddin, dihadiri oleh kuasa hukum pasangan H Sayed Jafar Al Idrus-Burhanuddin, yakni, Sayed Ali Al Idrus.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kotabaru Muhammad Erfan didampingi Divisi Hukum Akhmad Gapuri, mengatakan, agenda sidang tahap pertama bakal digelar Jumat (8/1) sekitar pukul 16.00 Wita.

"Agenda sidang membacakan permohonan pemohon pasangan H Muhammad Iqbal Yudianoor-H Sahiduddin," ujar Gapuri menjelaskan.

Pada sidang perdana tersebut, komisioner KPU wajib hadir, untuk mendengarkan permohonan dari pemohon.

Sementara itu, pihak pemohon yakni, M Iqbal Yudiannoor saat dikonfirmasi masih belum dpat memberikan keterangan. Sedangkan pengacara pasangan Sayed Jafar-Burhanuddin, Sayed Ali belum berhasil dikonfirmasi.









- Sumber : kalsel.antaranews.com

Baca Selengkapnya >>

Jadwal KM Sabuk Nusantara Mendadak Ditunda, Warga Pulau Sembilan Terancam Terisolasi

GEMA, PULAUSEMBILAN - Operasional kapal yang melayani warga di beberapa pulau berpenghuni di Kecamatan Pulau Sembilan ke ibu kota kabupaten Kotabaru, bakal molor.

Semula dijadwalkan pada 1 Januari 2016. Sebabnya, proses lelang telah selesai dan kapal yang melayani jalur pelayaran itu pun sudah pasti, yakni KM Sabuk Nusantara 55.

Kenyataan, datang pemberitahuan dari Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang memerintahkan untuk tidak melakukan kontrak terlebih dulu. Ketiadaan kapal, membuat warga kepulauan itu terancam terisolasi.

Kepala Kantor Administrator Pelabuhan (KSOP) Kotabaru, Sadeli M, saat dikonfirmasi, membenarkan belum bisa memastikan jadwal beroperasinya kapal negara KM Sabuk Nusantara 55.

Ia mengakui, beberapa waktu lalu pernah menargetkan kapal negara itu akan beroperasi dan melayani transportasi ke Pulau Sembilan paling lambat 1 Januari 2016. Apalagi lelang atau tender untuk kapal yang akan melayani, sudah dilaksanakan telah ada pemenangnya.

Pemenang lelang pun, sudah ada, ujarnya. Tinggal menunggu waktu karena masih masa sanggahan kalau ada yang melakukan sanggahan.

Namun belakangan, tambah Sadeli, pihaknya menerima instruksi Dirjen Perhubungan Laut yang meminta agar tidak melakukan kontrak terlebih dulu.

"Intruksi Dirjen, jangan melakukan kontrak dulu. Tentang sebabnya, kami tidak diberitahu. Kami cuma diberitahu akan ada petunjuk teknis yang nanti disampaikan," ucap Sadeli, Minggu (27/12).

Dengan adanya instruksi tersebut, Sadeli memastikan, rencana operasional kapal negara KM Sabut Nusantara 55 yang ditargetkan pada 1 Januari 2016 dianulir. “Ya jelas dianulir," tegas Adeli.

Menyikapi kekosongan transportasi tujuan Pulau Sembilan, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Kadishubkominfo) Kotabaru, Sugian Noor, mengatakan, secepatnya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Prioritas pertama mencarikan solusi sebelum kapal negara resmi beroperasi dengan harapan agar masyarakat kepulauan tidak terancam terisolasi.

"Adpel juga harus mencarikan kapal pengganti yang bisa dioperasionalkan antara satu atau dua bulan sambil menunggu kapal negara beroperasi," ungkapnya.

Tetapi untuk mengambil kebijakan berupa pengoperasian kapal sementara, dirinya berharap tidak dipersoalkan pihak lain.

"Kebijakan kapal sementara, demi kepentingan masyarakat supaya mereka tidak terisolir. Jangan sampai nantinya yang mengambil kebijakan, malah dipidanakan," jelasnya.

Sebelumnya, ditambahkan Sugian, masyarakat bisa menggunakan kapal nelayan untuk transportasi. Dengan catatan, harus siap alat keselamatan seperti pelampung.

"Biasanya kapal nelayan punya alat keselamatan untuk mereka," kata Sugian.

Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis, mengingatkan kalau pihaknya tidak menghendaki terjadi kekosongan kapal yang dapat mengakibatkan rawan stok pangan dan obat-obatan seperti pernah terjadi beberapa waktu lalu.

Menurut Syairi, apabila peristiwa terulang dipastikan akan kembali menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.

“Seperti, menipisnya stok bahan makanan, obat dan lainnya, yang menjadi kebutuhan masyarakat kepulauan di sana,” tukasnya,

Oleh karena itu ia menegaskan, siap mendukung Dishub jika ada rencana menanyakan persoalan tersebut ke kementerian. Selain itu juga meminta pihak terkait, seperti Adpel, agar bekerja sama dengan pihak-pihak terkait lainnya.

"Harus ada tindakan untuk segera mengoperasikan . Jangan menunggu-nunggu lagi," tekannya.









- Sumber : Banjarmasinpost

Baca Selengkapnya >>