 |
| Bupati Kotabaru (baju kuning) saat menerima bantuan PBI JKN KIS, Kamis (4)11/2021) |
GEMA, PULAULAUT - Bupati Kotabaru H Sayed Jafar tak ingin ada warganya yang tidak mendapatkan bantuan dari kementerian sosial melalui program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (PBI JKN KIS) kepada Keluarga Penerima Bantuan (KPM) yang kurang mampu.
Hal itu, disampaikan Bupati Kotabaru diruang kerjanya, Kamis (4/11/2021) saat menerima bantuan PBI JKN KIS.
Sayed Jafar menginstruksikan Dinas Sosial agar bekerjasama dengan Disdukcapil dan turun kelapangan langsung untuk melakukan pendataan ulang kepada masyarakat baik yang mampu maupun yang tidak mampu
"Ya, harus dibedakan mana yang mampu dan mana yang tidak mampu karena selama ini orang yang mampu juga terdata dapat bantuan seharusnya tidak boleh," ucap bupati.
Ia, pun, menjelaskan, saat ini Kementerian Sosial telah mengeluarkan PBI JKN KIS yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, dan syarat utamanya harus masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun Non DTKS Kementrian Sosial.
Bupati mengungkapkan, dengan adanya kartu ini masyarakat kurang mampu tidak memikirkan biaya berobat lagi karena iurannya sudah dibayarkan oleh kementerian jadi harus benar benar di data jangan sampai ada yang tertinggal.
Disisi lain, Kepala Dinas Sosial Kotabaru, Nurviza, menjelaskan, untuk kendala yang dialami oleh petugas dilapangan adalah kurangnya signal diwilayah yang mereka data karena saat ini sistem yang dipakai melalui online juga aplikasi dan memerlukan jaringan yang bagus.
"Memang, saat ini kita ada kendala dibeberapa wilayah dalam pendataan karena jaringan kurang baik," tuturnya.
Diungkapkan Nurviza, saat ini sudah ada 73.954 penerima yang terdata dan semua iuran akan dibayarkan oleh pihak kementerian sosial Rp46.000 setiap bulannya dengan jumlah 31 miliar pertahunnya.
`
