Perlu diketahui bahwa Askot adalah lembaga yang menjembatani masyarakat dengan Pemerintah Daerah dan kelompok peduli dalam melaksanakan program pemerintah yaitu program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri.
Ketua panitia Siylvina Permatasari, mengatakan, salah satu upaya strategis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman, Ditjen Cipta Karya, dalam rangka percepatan penanganan kawasan kumuh pada masa 2015-2019.
"Program kotaku menggunakan sinergi pendekatan antara pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat dimana Pemerintah Daerah sebagai nahkoda dan hal tersebut kolaborasi antara Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan lainnya di kabupaten/kota," ungkapnya.
Lebih luas dibeberkan Siylnia, tujuan dari program ini sendiri adalah untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan penghidupan berkelanjutan dan juga memperbaiki akses masyarakat terhadap insfrastrtuktur pemukiman sesuai dengan 7+1 indikator kumuh.
Sementara itu dalam sambutan bupati yang dibacakan oleh Asisten II H Akhmad Rivai, penanganan kawasan kumuh bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan dan diperlukan dukungan juga kerja sama dari semua pihak baik pemerintah, masyarakat maupun lembaga lainnya sehingga penanganan kawasan kumuh dapat terlaksana sesuai rencana.
"Melalui sosialisasi dan workshop strategi komunikasi program kota tanpa kumuh ini nantinya bisa dapat menyamakan pemahaman dan komitmen dengan Pemerintah Daerah, hingga terbangun kolaborasi dan komunikasi keterpaduan antar sektor untuk bersama – sama tergerak mencapai sasaran pembangunan kawasan permukiman khususnya kota tanpa kumuh," jelas Rivai.
Acara dilanjutkan dengan penandatanganan spanduk komitmen antara Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk dapat bekerja sama membangun kota tanpa kumuh di Kabupaten Kotabaru.
- Penulis : M. Shabirin - Editor : Rian - Sumber : Gema Saijaan Online
`
