GEMA, BANJARMASIN -
Beberapa hari terakhir, sejumlah lulusan SMA
di seluruh Indonesia gelisah. Pun di Kalsel
Penyebabnya ada wacana pensiun dini bagi PNS yang
lulusan SMA sederajat.
Rasionalisasi PNS yang akan dilakukan pemerintah. Kualitas PNS di Indonesia masih banyak yang berada di bawah standar kompetensi.
PNS yang memiliki tingkat pendidikan di bawah standar kini menjadi target rasionalisasi PNS. Pasalnya, saat ini jumlah PNS pusat dan daerah mencapai 4,517 juta.
Terkait kebijakan ini, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD)Kota Banjarmasin, Ahmad Husaini, mengaku sudah mendengar wacana tersebut. Namun sampai saat ini belum ada pemberitahuan resmi.
"Ini seperti isu-isu lain, seperti tak ada pengangkatan honorer menjadi PNS dan lainnya. Kami belum terima surat resminya," katanya.
Meski begitu, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan mendata kembali PNS di lingkungan Pemko Banjarmasin, terutama yang masih lulusan SMA. "Masih ada yang lulusan SMA, tapi belum kami data ulang," katanya.
Menurutnya, data harus diperbaharui lagi karena ada PNS yang saat masuk lulusan SMA namun sambil kuliah. "Banyak yang lulusan SMA kuliah untuk bisa meraih gelar S1," katanya.
Salah satu PNS yang tetap kuliah meski menggunakan ijazah SMA saat mulai bekerja, Arbain, mengaku saat menjadi PNS dia memang hanya lulusan SMA.
Namun, kini dia sudah meraih tingkat pendidikan diploma tiga. "Saat jadi PNS saya lulusan SMA, sekarang diploma III," ujarnya.
Sebelumnya, Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Setiawan Wangsaatmaja, beberapa hari lalu, ada 39 persen PNS yang kemampuannya di bawah rata-rata.
"Target rasionalisasi adalah PNS yang pendidikannya SMA, SMP, dan SD. Selain pendidikannya rendah, kompetensinya juga kurang," kata Setiawan dikutip satu situs nasional.
Dia menyebutkan, PNS di instansi daerah yang lulusan SMA sebanyak 26,5 persen. Sedangkan SMP serta SD masing-masing 1,9 dan 1,2 persen.
Sementara itu, PNS lulusan SMA di pusat mencapai 26,3 persen. Sedangkan lulusan SMP serta SD mencapai 1,8 dan 1,1 persen.
"Target pemerintah, yang menjadi PNS minimal lulusan diploma. Saat ini jumlah PNS daerah yang mengenyam pendidikan diploma 23 persen dan 13,9 persen di pusat," jelas Setiawan.
Untuk lulusan S1, PNS daerah sebanyak 43,9 persen. Sedangkan di pusat mencapai 42,4 persen. Sementara itu, PNS lulusan S2 di pusat sekitar 13,2 persen. Sedangkan daerah mencapai 3,5 persen. Di sisi lain, lulusan S3 untuk PNS pusat 1,26 persen dan daerah 0,03 persen. (ire)
- Sumber : Banjarmasin Post
Rasionalisasi PNS yang akan dilakukan pemerintah. Kualitas PNS di Indonesia masih banyak yang berada di bawah standar kompetensi.
PNS yang memiliki tingkat pendidikan di bawah standar kini menjadi target rasionalisasi PNS. Pasalnya, saat ini jumlah PNS pusat dan daerah mencapai 4,517 juta.
Terkait kebijakan ini, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD)Kota Banjarmasin, Ahmad Husaini, mengaku sudah mendengar wacana tersebut. Namun sampai saat ini belum ada pemberitahuan resmi.
"Ini seperti isu-isu lain, seperti tak ada pengangkatan honorer menjadi PNS dan lainnya. Kami belum terima surat resminya," katanya.
Meski begitu, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan mendata kembali PNS di lingkungan Pemko Banjarmasin, terutama yang masih lulusan SMA. "Masih ada yang lulusan SMA, tapi belum kami data ulang," katanya.
Menurutnya, data harus diperbaharui lagi karena ada PNS yang saat masuk lulusan SMA namun sambil kuliah. "Banyak yang lulusan SMA kuliah untuk bisa meraih gelar S1," katanya.
Salah satu PNS yang tetap kuliah meski menggunakan ijazah SMA saat mulai bekerja, Arbain, mengaku saat menjadi PNS dia memang hanya lulusan SMA.
Namun, kini dia sudah meraih tingkat pendidikan diploma tiga. "Saat jadi PNS saya lulusan SMA, sekarang diploma III," ujarnya.
Sebelumnya, Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Setiawan Wangsaatmaja, beberapa hari lalu, ada 39 persen PNS yang kemampuannya di bawah rata-rata.
"Target rasionalisasi adalah PNS yang pendidikannya SMA, SMP, dan SD. Selain pendidikannya rendah, kompetensinya juga kurang," kata Setiawan dikutip satu situs nasional.
Dia menyebutkan, PNS di instansi daerah yang lulusan SMA sebanyak 26,5 persen. Sedangkan SMP serta SD masing-masing 1,9 dan 1,2 persen.
Sementara itu, PNS lulusan SMA di pusat mencapai 26,3 persen. Sedangkan lulusan SMP serta SD mencapai 1,8 dan 1,1 persen.
"Target pemerintah, yang menjadi PNS minimal lulusan diploma. Saat ini jumlah PNS daerah yang mengenyam pendidikan diploma 23 persen dan 13,9 persen di pusat," jelas Setiawan.
Untuk lulusan S1, PNS daerah sebanyak 43,9 persen. Sedangkan di pusat mencapai 42,4 persen. Sementara itu, PNS lulusan S2 di pusat sekitar 13,2 persen. Sedangkan daerah mencapai 3,5 persen. Di sisi lain, lulusan S3 untuk PNS pusat 1,26 persen dan daerah 0,03 persen. (ire)
- Sumber : Banjarmasin Post